Feminisme sebagai Pilar Keadilan bagi Indonesia Maju

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran gerakan feminisme sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju melalui penguatan keadilan hukum dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pembahasan berangkat dari pandangan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan sistem hukumnya dalam menjamin kesetaraan dan perlindungan hak asasi seluruh warga negara. Artikel menyoroti berbagai bentuk advokasi yang dilakukan gerakan feminis terhadap penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), khususnya terkait perlindungan masyarakat adat, perempuan petani, penyandang disabilitas, pembela hak asasi manusia, buruh migran, serta kelompok rentan lainnya. Selain mengkritisi sejumlah ketentuan yang dinilai masih membuka ruang diskriminasi melalui frasa yang bersifat multitafsir, artikel juga menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan karitatif menuju pengakuan kelompok rentan sebagai subjek hukum yang memiliki hak, martabat, dan kapasitas yang setara. Lebih lanjut, artikel mengemukakan bahwa advokasi feminisme berkontribusi terhadap pembangunan manusia, penguatan kohesi sosial, dan terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif. Dalam perspektif komunikasi publik, gerakan feminis juga berperan menerjemahkan isu-isu hukum menjadi narasi yang membangun kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi. Dengan demikian, feminisme diposisikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan sebagai fondasi penting bagi pembangunan Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.